Posyandu Tidak Aktif Dibidik Sekda Kaltim
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, bakal melakukan inventarisir menyeluruh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Benua Etam. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan meminta data kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr Jaya Mualimin, untuk mencari mana posyandu yang aktif dan tidak aktif.
“JANGAN-jangan posyandu yang tidak aktif, justru di daerah itu yang banyak angka prevalensi stuntingnya. Sementara posyandu yang aktif, mungkin balitanya ada yang sehat. Bahkan mungkin setelah ada intervensi balitanya ada yang overway,” katanya, saat membuka Rembuk Stunting 2024 tingkat provinsi di Hotel Mercure –Kota Samarinda– Selasa 25 Juni 2024.
Data yang dilansir Dinkes Kaltim menyebut, di 2023, Kaltim memiliki 4.746 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi Komunikasi Data (Komdat) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari jumlah tersebut, 4.216 posyandu berstatus aktif dan 530 tidak aktif, dengan jumlah kader posyandu sebanyak 18.726 orang.
Bagi Sri Wahyuni, langkah ini dilakukan mengingat anggaran yang digelontorkan untuk mempercepat penurunan angka stunting cukup besar agar tepat sasaran. “Waktu berjalan terus. Kita ingin apa yang dilakukan benar-benar mendapatkan hasil yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah kebijakan positif untuk masyarakat ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Selain Bantuan Keuangan (Bankeu) Spesifik untuk penanganan stunting, pemprov juga memberikan subsidi keuangan untuk belanja desa yang muaranya juga serupa.
Sri Wahyuni menyatakan, kebijakan ini sebagai bagian dari belanja spesifik bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Serupa dengan kebijakan sebelumnya, tahun depan subsidi keuangan untuk belanja desa ini diprioritaskan untuk penanganan stunting.
Sayangnya, hanya ada 3 kabupaten yang merespon hal tersebut dengan melakukan input di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sementara 7 kabupaten/kota lainnya belum melakukan input. Padahal, gelontoran anggaran ini dimaksudkan untuk 841 desa di Kaltim.
Tiga kabupaten yang dimaksud adalah Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Timur (Kutim). “Saya mengucapkan terima kasih (kepada 3 kabupaten) telah mengambil dana desa dari provinsi untuk stunting,” tukasnya. (fai)
